Verifikasi Identitas Pemegang Polis: 4 Tahap Krusial agar Polis Aman

Verifikasi Identitas Pemegang Polis: 4 Tahap Krusial agar Polis Aman

verifikasi identitas pemegang polis asuransi
Foto: Tim Likuidasi AJK
Daftar Isi

Verifikasi identitas pemegang polis merupakan bagian penting dari kewajiban perusahaan asuransi untuk mengenali nasabah dan memastikan hubungan usaha berjalan sesuai ketentuan. Proses ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen identitas, tetapi juga pengumpulan informasi, penilaian profil risiko, serta pemantauan selama hubungan usaha berlangsung.

Dalam praktik industri jasa keuangan, proses pengenalan nasabah tersebut dikenal dengan istilah Know Your Customer (KYC). Di Indonesia, khususnya dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KYC diwujudkan melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dengan demikian, KYC merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan prinsip pengenalan nasabah, sedangkan PMPJ merupakan istilah yang digunakan dalam kerangka pengaturan di Indonesia.

Bagi perusahaan asuransi, penerapan PMPJ merupakan kewajiban hukum. Pelaksanaannya dilakukan melalui pemeriksaan identitas, penilaian risiko, dan pemantauan nasabah. Karena itu, perusahaan dapat meminta dokumen identitas maupun informasi tambahan, termasuk melakukan verifikasi secara elektronik sesuai kebutuhan dan tingkat risiko.

Dasar Hukum Verifikasi Identitas Pemegang Polis

Kewajiban perusahaan asuransi dalam menerapkan PMPJ memiliki landasan hukum yang saling melengkapi. Undang-undang menetapkan kewajiban dasarnya, sedangkan OJK mengatur pelaksanaan teknisnya. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemilik manfaat korporasi dan pelindungan data pribadi yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi landasan utama kewajiban penerapan PMPJ. Pasal 17 ayat (1) menempatkan perusahaan asuransi sebagai bagian dari penyedia jasa keuangan yang termasuk dalam kategori Pihak Pelapor. Selanjutnya, Pasal 18 mewajibkan Pihak Pelapor menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai ketentuan lembaga pengawas dan pengatur. Ketentuan ini menjadi dasar kewajiban perusahaan asuransi untuk mengenali pihak yang menggunakan jasanya serta melakukan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Apabila pemegang polis merupakan badan hukum atau korporasi, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap identitas badan hukum dan pihak yang mewakilinya. Perusahaan asuransi juga perlu memperhatikan informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Ketentuan ini membantu mengidentifikasi orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan korporasi. Informasi tersebut relevan dalam penerapan PMPJ terhadap pemegang polis berbentuk badan hukum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023

Pelaksanaan teknis PMPJ di sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menggantikan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Di dalamnya, PMPJ dilaksanakan melalui Customer Due Diligence (CDD), yaitu proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap calon nasabah, nasabah, atau pemilik manfaat. Apabila hasil penilaian menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi, perusahaan perlu menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD), yaitu pemeriksaan yang lebih mendalam. Dengan demikian, tingkat pemeriksaan dapat disesuaikan dengan profil dan risiko masing-masing nasabah. POJK ini juga menjadi rujukan pelaksanaan pengenalan nasabah melalui sarana elektronik. Mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan melakukan verifikasi tanpa tatap muka sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Proses Verifikasi Identitas Pemegang Polis melalui KYC dan PMPJ

KYC dan PMPJ merujuk pada prinsip pengenalan nasabah yang sama dalam konteks yang berbeda. KYC merupakan istilah yang umum digunakan dalam praktik industri jasa keuangan, sedangkan PMPJ adalah istilah yang digunakan dalam regulasi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi menerapkan PMPJ melalui CDD dan, apabila diperlukan, EDD.

Proses tersebut mencakup empat tahapan utama berikut.

Identifikasi Pengguna Jasa

Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi untuk mengenali calon nasabah atau nasabah. Informasi yang diminta dapat mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, serta data lain yang diperlukan. Untuk pemegang polis berbentuk badan hukum, identifikasi dapat mencakup nama dan alamat korporasi, dokumen pendirian, pihak yang berwenang mewakili, serta informasi pemilik manfaat.

Verifikasi Identitas

Setelah informasi dikumpulkan, perusahaan memeriksa kesesuaian dan kebenaran data melalui dokumen atau sumber informasi yang dapat dipercaya. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa identitas yang disampaikan sesuai dengan pihak yang sebenarnya. Verifikasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian Risiko

Perusahaan selanjutnya menilai profil dan tingkat risiko calon nasabah atau nasabah. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan tingkat pemeriksaan yang diperlukan. Apabila pemeriksaan standar melalui CDD belum memadai karena terdapat faktor risiko yang lebih tinggi, perusahaan dapat menerapkan EDD. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemeriksaan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing nasabah.

Pemantauan dan Pengkinian Data

Penerapan PMPJ tidak berhenti setelah polis diterbitkan. Perusahaan tetap perlu melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dan transaksi yang relevan untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Apabila terdapat perubahan informasi atau kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut, perusahaan dapat meminta pengkinian data dan dokumen pendukung.

Dokumen untuk Verifikasi Identitas Pemegang Polis

Dokumen yang diminta perusahaan asuransi dapat berbeda berdasarkan status pemegang polis, karakteristik produk, dan tingkat risiko. Berikut beberapa contoh dokumen yang pada umumnya dapat diminta dalam proses verifikasi.

Pemegang Polis Perorangan

Untuk pemegang polis perorangan, dokumen yang dapat diminta antara lain:

  • Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara Indonesia;
  • Paspor atau dokumen identitas lain yang relevan bagi warga negara asing;
  • Informasi alamat dan data kontak;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila diperlukan; dan
  • Informasi atau dokumen pendukung mengenai pekerjaan, penghasilan, maupun sumber dana apabila dibutuhkan dalam pemeriksaan.

Daftar tersebut bukan persyaratan yang berlaku seragam bagi seluruh perusahaan asuransi. Dokumen tambahan dapat diminta sesuai kebutuhan pemeriksaan dan hasil penilaian risiko.

Pemegang Polis Badan Hukum

Untuk pemegang polis berbentuk badan hukum, pemeriksaan dapat mencakup akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, dokumen legalitas badan hukum, identitas pengurus atau pihak yang berwenang mewakili, serta informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial owner). Pemeriksaan ini membantu perusahaan mengenali pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sekaligus orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan korporasi tersebut.

Verifikasi Identitas Pemegang Polis secara Digital (e-KYC)

Perkembangan teknologi memungkinkan proses pengenalan nasabah dilakukan melalui sarana elektronik. Mekanisme ini dikenal sebagai electronic Know Your Customer (e-KYC). Dalam konteks PMPJ, e-KYC merupakan metode pelaksanaan identifikasi dan verifikasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Prosesnya dapat melibatkan pengunggahan dokumen identitas, pengambilan foto atau swafoto, serta pencocokan data secara elektronik.

Pada kondisi tertentu, perusahaan juga dapat menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan deteksi keaslian kehadiran (liveness detection). Teknologi tersebut membantu memastikan kesesuaian antara dokumen identitas dan orang yang sedang menjalani proses verifikasi. Meskipun dilakukan secara digital, e-KYC tetap harus memenuhi ketentuan PMPJ. Perusahaan juga wajib memperhatikan pelindungan data pribadi, terutama apabila prosesnya melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data biometrik.

Risiko jika Data Pemegang Polis Tidak Valid

Ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data identitas dapat menimbulkan kendala dalam administrasi dan pelaksanaan hubungan asuransi. Dampaknya bergantung pada jenis ketidaksesuaian, ketentuan polis, serta hasil pemeriksaan perusahaan.

Risiko bagi Pemegang Polis dan Penerima Manfaat

Data yang tidak akurat dapat menyebabkan perusahaan meminta klarifikasi atau dokumen tambahan. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses administrasi, termasuk pemeriksaan klaim dan pembayaran manfaat kepada penerima manfaat.

Dalam keadaan tertentu, pemberian keterangan yang tidak benar juga dapat menimbulkan persoalan hukum terkait perjanjian asuransi. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur akibat hukum atas keterangan yang keliru atau tidak benar mengenai keadaan yang diketahui tertanggung pada saat penutupan asuransi.

Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap setiap ketidaksesuaian identitas. Penerapannya harus mempertimbangkan fakta dan konteks permasalahan.

Risiko bagi Perusahaan Asuransi

Identitas yang tidak valid dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan produk asuransi, termasuk kemungkinan pemanfaatan hubungan usaha untuk tindak pidana pencucian uang. Karena itu, perusahaan perlu menjalankan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan sesuai ketentuan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Dampak terhadap Verifikasi Tagihan dalam Likuidasi

Ketepatan identitas juga penting ketika perusahaan asuransi memasuki proses likuidasi. Data yang akurat membantu proses pencocokan informasi pemegang polis dengan dokumen dan catatan perusahaan. Sebaliknya, perbedaan identitas dapat memerlukan pemeriksaan tambahan sebelum suatu tagihan dapat diverifikasi.

Baca Juga: Mengganti Nama Pemegang Polis di Tengah Kontrak: Bisakah dan Bagaimana?

FAQ Verifikasi Identitas Pemegang Polis

Mengapa perusahaan asuransi meminta banyak dokumen?

Dokumen tambahan diperlukan apabila perusahaan perlu memastikan identitas, memahami profil nasabah, atau memenuhi pemeriksaan CDD dan EDD. Jenis dokumen bergantung pada kebutuhan pemeriksaan dan tingkat risiko.

Apakah verifikasi identitas secara online sah?

POJK Nomor 8 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan pengenalan nasabah melalui sarana elektronik. Dengan demikian, verifikasi tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan PMPJ dan memperhatikan pelindungan data pribadi.

Apakah data identitas perlu diperbarui setelah polis berjalan?

Pengkinian data dapat diperlukan apabila terdapat perubahan identitas, alamat, informasi kontak, atau informasi lain yang relevan. Pemegang polis sebaiknya menyampaikan perubahan tersebut melalui saluran resmi perusahaan asuransi.

Apa akibat memberikan data identitas yang tidak benar?

Data yang tidak benar dapat memicu pemeriksaan tambahan dan menghambat proses administrasi. Apabila berkaitan dengan keterangan material pada saat penutupan asuransi, persoalan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang relevan dan isi polis.

Berapa lama dan berapa biaya proses verifikasi identitas?

Durasi dan biaya tidak dapat disamaratakan karena bergantung pada kebijakan perusahaan, metode pemeriksaan, dan kelengkapan dokumen. Informasi yang tepat dapat diperoleh melalui layanan resmi perusahaan asuransi.

Penutup

Verifikasi identitas pemegang polis merupakan bagian dari penerapan KYC yang dalam regulasi Indonesia dikenal sebagai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Kewajiban ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dijabarkan secara teknis melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Ketentuan mengenai pemilik manfaat korporasi dan pelindungan data pribadi turut melengkapi pelaksanaannya. Bagi pemegang polis, penyampaian informasi yang benar dan pengkinian data secara berkala membantu menjaga kelancaran administrasi serta pemenuhan hak berdasarkan polis asuransi.

Pemegang polis dapat mengikuti informasi mengenai perkembangan likuidasi melalui Tim Likuidasi AJK. Anda juga dapat membaca artikel lain mengenai proses likuidasi dan hak pemegang polis atau menghubungi kontak WhatsApp yang tersedia di website Tim Likuidasi AJK untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Last Updated: 9 November 2026, 17:49

Bagikan:

Search

Berita Lainnya