Dana Jaminan OJK Untuk Klaim Tagihan Pemegang Polis Apabila Izin Perusahaan Asuransi Dicabut? Simak Aturan Lengkapnya
Dana Jaminan OJK dapat digunakan untuk membantu pembayaran hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi dicabut izin usahanya dan memasuki proses likuidasi. Namun, dana tersebut bukan merupakan sumber utama pembayaran klaim, melainkan dana perlindungan yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila aset perusahaan tidak mencukupi. Penggunaan Dana Jaminan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 […]
Tahapan Pembubaran Perusahaan Asuransi dan Proses Likuidasinya
Pembubaran perusahaan asuransi merupakan tindakan hukum yang mengakhiri status badan hukum perusahaan dan dilanjutkan dengan proses likuidasi untuk menyelesaikan seluruh aset serta kewajiban perusahaan. Dalam praktiknya, tahapan pembubaran perusahaan asuransi tidak hanya bertujuan mengakhiri kegiatan usaha, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta melindungi hak pemegang polis, tertanggung, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Di Indonesia, […]
Pembayaran Dana Refund Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi)
Kepada Yth. Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) dengan ini menyampaikan bahwa per tanggal 08 Juli 2026, pembayaran kembali (refund) Dana Jaminan kepada pemegang polis yang dananya sebelumnya kembali ke rekening penampungan Tim Likuidasi telah dilaksanakan. Pembayaran kembali Dana Jaminan tersebut dilakukan karena pada proses […]
Mekanisme Pembayaran Tagihan Kreditur Jika Aset Perusahaan yang di Likuidasi Tidak Cukup Untuk Membayar Seluruh Tagihan
Mekanisme Pembayaran Tagihan Kreditur menjadi pedoman utama ketika aset perusahaan yang dilikuidasi tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban. Tim Likuidasi wajib membagikan hasil pemberesan aset berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar setiap kreditur memperoleh haknya secara adil dan sesuai hukum. Dalam likuidasi perusahaan asuransi, perlindungan terhadap pemegang polis memperoleh perhatian khusus. Oleh […]
Proses Likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa: 8 Tahapan Penting yang Wajib Dipahami
Likuidasi merupakan mekanisme hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban perusahaan setelah perusahaan dibubarkan. Dalam sektor perasuransian, proses likuidasi perusahaan asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut penyelesaian aset perusahaan, tetapi juga perlindungan terhadap hak pemegang polis, tertanggung, dan pihak yang berhak menerima manfaat asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 POJK […]
Daftar Perusahaan Asuransi di Indonesia yang dicabut Izin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak selalu mengalami kebangkrutan. Sebagian perusahaan dicabut izinnya karena kondisi keuangan yang memburuk, sementara sebagian lainnya merupakan bagian dari restrukturisasi usaha, merger, spin-off unit syariah, atau penghentian kegiatan usaha secara sukarela. Setelah izin usaha dicabut, perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha perasuransian dan […]
Pengumuman Bagi Pemegang Polis Belum Menerima Pembayaran
Kepada Yth. Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi), Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) memberitahukan kepada seluruh pemegang polis yang telah terdaftar dan telah dinyatakan tervalidasi oleh Customer Service (CS) Tim Likuidasi, namun belum menerima pembayaran yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026, agar segera menghubungi Customer Service (CS) Tim Likuidasi […]
Efek Likuidasi Asuransi Nasional: 5 Dampak Penting yang Wajib Dipahami
Ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami likuidasi, seluruh aset dan kewajibannya harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Proses ini umumnya dilakukan setelah perusahaan dibubarkan atau izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena industri asuransi memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat dan sektor keuangan, efek likuidasi asuransi nasional perlu dipahami agar setiap pihak mengetahui dampak yang […]
5 Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tim Likuidasi
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tim Likuidasi merupakan bagian penting dalam proses likuidasi perusahaan asuransi. OJK memastikan setiap tahapan pemberesan aset, verifikasi tagihan, dan pembayaran kewajiban berjalan sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan pemegang polis. Pengawasan tersebut berlangsung sejak pembentukan Tim Likuidasi hingga penyampaian laporan akhir likuidasi. OJK menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memantau pelaksanaan tugas […]
Likuidasi vs Merger Asuransi: 5 Fakta Penting Sebelum Memilih Jalur Penyelesaian
Likuidasi vs merger asuransi memiliki tujuan dan proses yang berbeda. Pelajari 4 perbedaan penting, dampaknya bagi pemegang polis, serta kapan merger menjadi alternatif likuidasi. Apa Itu Likuidasi Perusahaan Asuransi? Likuidasi merupakan proses hukum yang dilakukan setelah perusahaan asuransi dibubarkan atau izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan utama likuidasi adalah menyelesaikan seluruh hak […]
Diskusi Tim Likuidasi AJK Periode 2025–2027 dengan Kepengurusan Sebelumnya
Pada hari Rabu, 17 Juni 2026, Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi) periode 2025–2027 mengadakan diskusi dan koordinasi bersama Tim Likuidasi periode 2023–2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan proses likuidasi yang telah berjalan, melakukan evaluasi terhadap tahapan yang telah dilaksanakan, serta memastikan kesinambungan informasi dan pelaksanaan tugas likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku. […]
3 Alasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mencabut Izin Usaha Sebelum Likuidasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mencabut Izin Usaha – Perusahaan asuransi tidak dapat langsung memasuki proses likuidasi tanpa adanya tindakan hukum dari regulator. Dalam praktiknya, alasan OJK mencabut izin usaha menjadi dasar utama yang memungkinkan proses pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menghentikan […]